Pandangan Kritis tentang Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional (Studi di Kabupaten Simalungun)

Abstract

Dispute or conflict is not a static situation, the dispute is expressive, dynamic and dialectical. Disputes or conflicts term derived from the word dispute or conflict, mostly in various countries used interchangeably. This paper is focused on land disputes, the decision based on BPN RI 34 Year 2007 regarding Technical Guidelines Handling and Settlement of Land Problems are: "The difference in values, interests, opinions, and or perception between individuals or legal entity (private or public) on the status or the status of the acquisition and possession and or usage status or utilization of certain parcels of land, or the status of state administrative decisions regarding the acquisition, possession or use of the land or the use of certain. " The development of land disputes in quantity and quality always increases, even in the whole of Indonesia, from year to year, the number of land cases continues to increase. Within 2 (two) years, the number of reported cases of land by the National Land Agency (BPN) RI increased 5000% (five thousand percent). Between 2005 to August 2011, the Ministry of the State Secretariat (Kemensesneg) received 5767 land dispute case file. The case is the third highest after the file legal matters (9602) and file labor issues (8474). Areas that recorded most often disputed in 2012 was East Java (36 cases), North Sumatra (25 cases), South East Sulawesi (15 cases), Central Java (12 cases), Edinburgh (11 cases), Riau (10 cases) , South Sumatra (9 cases), and the rest scattered in other provinces. Areas that recorded most often disputed in 2012 was East Java (36 cases), North Sumatra (25 cases), South East (15 cases), Central Java (12 cases), Edinburgh (11 cases), Riau (10 cases) , South Sumatra (9 cases), and the rest scattered in other provinces.In accordance with research sites, disputes relating to customary land rights in the District of Simalungun too much going on, but there are 4 (four) major cases analyzed in this paper are: 1. Indigenous Land Rights Dispute in Bangun Dolok Village, Parapat village, Panei sub, Simalungun district. 2. Indigenous Land Rights Dispute of Peoples of Silampuyang. 3. Indigenous Land Rights Dispute in Kebun Bangun Community (Tanjung Pinggir Case), claims the release of the concession of Right of Cultivation of PTPN III Kebun Bangun, Pematangsiantar city. Based on what has been described above, defined some of the problems that this dissertation focused and directed, namely: 1. How is the legal status of customary land rights in the Simalungun district in the National Land Law System? 2. What factors led to the emergence of customary land rights disputes in the Simalungun district? 3. How efforts in resolving disputes over customary land rights in the Simalungun district? The research method used in this dissertation research is normative legal research (doctrinal) and empirical (non-doctrinal) socio-legal approach to study, so the search begins from the written regulations or other legal materials on the System of National Land Law, Law Sector of Agricultural resources with various criticisms against him then the empirical laws of behavior that could eventually acquire customary land disputes factor once effort to completion. The results showed that the legal status of customary land rights in the district Simalungun still exist. Evidently still the indigenous / ethnic Simalungun bound by territorial factors (huta) and genealogical (clan). Still objects found customary rights (rights partuanon), for example: bong-bongan sahuta, parjalangan sahuta, panambuhan sahuta, parsinumbahan, pamelean, and others that are found in various spuradis regions in Simalungun, still using Simalungun customary law, there are still indigenous elders (descendant of King Marpitu). Factors causing the customary land rights disputes in the district Simalungun. The historical, legal and non-legal. Historically the Dutch East Indies government to apply the law of the West against the system of land tenure in Indonesia, western law by reference in accordance with the interests of the invaders, it weakens the customary law and trigger disputes among members of the community, the land and the ownership of the object. Legal factors; rules contradict each other, it is not clear, the legal apparatus does not understand the law, and the legal culture of non-compliance, poor land administration resulting in the settlement of land disputes sometimes overlapping authority. It is recommended huta or clan partuanon maintain the existence of rights. Therefore necessary to set up "Simalungun Study Center" consists of stakeholders, namely: Local Simalungun Governments, parliament, academics, NGOs, local indigenous community, indigenous elders, to discuss (in fiction / non-fiction) about Simalungun or disputes about customary land rights, make regulations on the rights partuanon ° Based Simalungun customary law (principle, principles, institutions, eg the principle of habonaron do bona, etc.) so as to create laws that really existed (legal empathy) simultaneously implement reforms in the agrarian sector with the principle of think globally but act locally.

Sengketa atau konflik bukan suatu keadaan yang statis, sengketa bersifat ekspresif, dinamis, dan dialektis. Istilah sengketa atau konflik berasal dari kata dispute atau conflict, kebanyakan di berbagai negara dipakai secara bergantian. Tulisan ini memfokuskan sengketa pertanahan, yang berdasarkan keputusan BPN RI No.34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan adalah : “Perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, atau status keputusan tata usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.”Perkembangan sengketa pertanahan secara kuantitas maupun kualitas selalu mengalami kenaikan, bahkan di seluruh wilayah Indonesia, dari tahun ke tahun, jumlah kasus tanah terus meningkat. Dalam kurun 2 (dua) tahun saja, jumlah kasus tanah yang dilaporkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI meningkat 5000% (lima ribu persen). Antara tahun 2005 sampai dengan Agustus 2011, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) menerima 5.767 berkas kasus sengketa tanah. Kasus ini terbanyak ketiga setelah berkas masalah hukum (9.602) dan berkas masalah ketenagakerjaan (8.474). Wilayah yang tercatat paling sering bersengketa pada tahun 2012 ini adalah Jawa Timur (36 kasus), Sumatera Utara (25 kasus), Sulawesi Tenggara (15 kasus), Jawa Tengah (12 kasus), Jambi (11 kasus), Riau (10 kasus), Sumatera Selatan (9 kasus), dan sisanya tersebar di provinsi lainnya.Perumusan permasalahan disertasi ini adalah : 1. Bagaimanakah status hukum hak atas tanah adat di kabupaten Simalungun dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional? 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya sengketa hak atas tanah adat di kabupaten Simalungun? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam hal menyelesaikan sengketa hak atas tanah adat di kabupaten Simalungun? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini bersifat penelitian hukum normatif (doctrinal) dan empiris (non-doctrinal) dengan pendekatan socio legal study, jadi diawali dari penelusuran peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya tentang Sistem Hukum Pertanahan Nasional, UU sektoral tentang Sumber Daya Agraria dengan berbagai kritikan terhadapnya kemudian secara empiris tentang perilaku hukum sehingga akhirnya bisa memperoleh faktor penyebab sengketa tanah adat sekaligus upaya penyelesaiannya. Lokasi penelitian, sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah adat di Kabupaten Simalungun juga banyak terjadi, namun ada 4 (empat) kasus besar yang dianalisis dalam tulisan ini yaitu : 1. Sengketa Hak Atas Tanah Adat di Desa Bangun Dolok, kelurahan Parapat, kecamatan Panei, kabupaten Simalungun. 2. Sengketa Hak Atas Tanah Adat Masyarakat Silampuyang 3. Sengketa Hak Atas Tanah Adat pada Masyarakat Kebun Bangun (Kasus Tanjung Pinggir), klaim pelepasan eks HGU PTPN III Kebun Bangun, kota Pematangsiantar. 4. Sengketa Hak Atas Tanah Adat antara Masyarakat dan Perkebunan Bandar Betsy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum hak atas tanah adat di kabupaten Simalungun masih eksis. Terbukti masih adanya masyarakat adat / etnis Simalungun yang diikat oleh faktor territorial (huta) dan genealogis (marga). Masih dijumpai objek hak ulayat (hak partuanon), misalnya : bong-bongan sahuta, parjalangan sahuta, panambuhan sahuta, parsinumbahan, pamelean, dan lainnya yang secara spuradis terdapat di berbagai wilayah Simalungun, masih dipatuhinya hukum adat simalungun, masih ada tetua-tetua adat (keturunan Raja Marpitu). Faktor penyebab timbulnya sengketa hak atas tanah adat di kabupaten Simalungun : Faktor historis, hukum dan non-hukum. Secara historis pemerintahan Hindia Belanda menerapkan hukum Barat terhadap sistem penguasaan tanah-tanah di Indonesia, hukum barat sebagai acuan sesuai dengan kepentingan penjajah, justru ini melemahkan sendi-sendi hukum adat dan memicu sengketa di antara warga masyarakat, mengenai objek tanah maupun kepemilikannya. Faktor hukum; aturan yang saling kontradiksi, tidak jelas, aparatur hukum yang tidak memahami hukum, dan budaya hukum masyarakat yang tidak patuh, administrasi pertanahan yang kurang baik sehingga dalam penyelesaian sengketa tanah terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan. Untuk itu disarankan huta atau marga mempertahankan eksistensi hak partuanon. Karenanya perlu dibentuk “pusat kajian Simalungun” terdiri dari stake holder yaitu : Pemerintah kabupaten Simalungun, DPRD, Akademisi, LSM,masyarakat adat setempat, tetua-tetua adat, untuk berdiskusi (secara ilmiah / non-ilmiah) tentang Simalungun atau tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah adat, membuat peraturan daerah tentang hak partuanon yang berasaskan hukum adat simalungun (asas, prinsip, lembaga, misal : prinsip habonaron do bona , dan lain-lain) sehingga tercipta hukum yang benar-benar menyentuh (legal empathy) sekaligus melaksanakan reformasi di bidang agraria dengan prinsip think globally but act locally.