Kajian Hukum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser

Abstract

In addition to describe the law symptom of living environment and forestry management in Leuser ecosystem Area, this research aims to describe the symptoms in regional authonomy. This research aims to solve problem in application of law principles on living environment and forestry management in Leuser Ecosystem Area, forestry management in the view point of Act of RI No. 22 of 1999 concerning to Local Government that substituted by Act of RI No. 32 of 2004 and failure factors. The research method in this dissertation is sociological normative law study by qualitative juridical approach and this research spesified by multi entry approach means that this research is not only analized by law norm of living environment management but also non law aspect such as politic, economy and culture. By this approach there is input as sociological juridic in which all of normative, economy and political aspects will influence the implementation of the environment and forestry management specially in Nanggroe Aceh Darussalam. In order to create a feasible environment for the prosperious of the people based on the conservation and continuation of the devetopment for the present and future generation. The respondents in this research choosed and determined based on a survey in the pre-research. While samples are drawn by' purposive sampling. The data is collected by questionaire, interview, observation and document study and then analized by qualitative juridies. Of the results of this study, it is found that: First, implementation of Act No. 23 of 1997 in Leuser Ecosystem Area is not significant for any obstacles, either jurudical, sociology or economics obstacles. Sociologically, the crime on living environment and forestry management never be eradicated totally even to follow up to the court session. While the act provide the official with a big authority to take law action and the participation of the society has not yet optimalized. In order to implement the activity based on the Act No. 23 of 1997, it requires sufficient facilities and infrastructure and available fund for the rehabilitation of the area where in fact the available facilities and infrastructure has not yet sufficient and this is one of obstacle. Second, the environment and forestry management in the view point of local government rule based on the decentralization and special authonomy in forestry, the society and local government calim the more authority and justice in the distribution of the product process of natural resources. So, the authority cause the contradiction between one rule and the other one, one regulation and the other one. In addition, there is an over1apping of the rule and authority. Third, the failure factors on environment and forestry management, either central or local government have not a commitment and consistent in application of environment management that determined in the valid regulations, and unsupported action of the official, and there are corruption, collusion and nepotism. In another words, the failure factors of the environment and forestry management are material (substance), law, law official, law enforcement, facilities and infrastructure, culture and society factors. On the substance of Act concerning to the living environment and forestry management at Leuser Ecosystem Area it requires the enforcement of the act that pay attention to the social culture value in the socioety in order to manifest the integrated law material in national law system. And the local government must implement the decentralization principle and local authonomy consistently and to accomocate the public policy in the Act aspiratively and responsively.

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah selain untuk mendeskripsikan gejala hukum dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser juga menjelaskan gejala dalam lingkup otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalan tentang penerapan prinsip-prinsip hukum pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser, pengelolaan hutan dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan faktor-faktor penyebab kegagalannya. Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk selanjutnya spesifikasi penelitian dengan menggunakan pendekatan multi entry artinya penelitian ini bukan saja dianalisis menurut norma-norma hukum pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan yang terdapat dalam berbagai peraturan melainkan juga meliputi aspek non hukum. Dan pendekatan ini akan diperoleh bahan masukan yang bersifat yuridis sosiologis dan hal-hal yang bersifat normatif, aspek ekonomis dan politik dapat menjawab pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam. Responden penelitian dipilih dan ditentukan berdasarkan hasil survey yang dilakukan di dalam penelitian ini. Teknik penarikan sampel ditentukan dengan cara purposive sampling. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, pedoman wawancara, observasi dan studi dokumen untuk selanjutnya dilakukan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini, dapat diperoleh temuan: Pertama, penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 di Kawasan Ekosistem Leuser tidak signifikan karena banyaknya hambatan, baik hambatan yuridis, sosiologis maupun ekonomis. Secara sosiologis terbukti dan nyata di lapangan, kejahatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan tidak pernah berhasil diberantas secara tuntas apalagi ditindaklanjuti sampai dengan ke Pengadilan. Padahal undang-undang telah memberi wewenang cukup besar bagi aparat untuk mengambil tindakan hukum dan peran serta masyarakat juga belum dapat dioptimalkan. Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai dengan kehendak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, perlunya sarana dan prasarana yang cukup lengkap ditambah tersedianya dana yang dapat dipakai dalam rangka rehabilitasi kawasan, dalam kenyataannya, sarana dan prasarana dalam pengelolaan dimaksud kurang memadai, sehingga menjadi suatu hambatan. Kedua, pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan dalam perspektif Undang-Undang Pemerintahan Daerah sejalan dengan desentralisasi dan otonomi khususnya di bidang kehutanan, umumnya masyarakat dan pemerintah daerah menuntut hak lebih banyak dan lebih adil dalam pembagian hasil pengelolaan sumber daya alamnya. Sehingga kewenangan dimaksud sering terjadi kontradiksi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Di samping itu terjadi pula tumpang tindih peraturan dan kewenangan. Ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan, baik pemerintah pusat dan daerah tidak konsisten dalam menjalankan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya, juga diperparah dengan sikap penegak hukum dan cara penegakan hukum, serta semakin membudayanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga dapat dikatakan bahwa penyebab kegagalan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan meliputi faktor materi (substansi) hukum, faktor penegak hukum, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, kebudayaan serta masyarakat. Terhadap substansi Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolan Hutan di Kawasan Ekosistem Leuser perlu dibentuk undang-undang yang memperhatikan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, sehingga mencerminkan rnateri hukum yang terpadu dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya diharapkan juga kepada pemerintan daerah supaya menerapkan secara konsisten asas desentralisasi dan jiwa otonomi daerah, maka kebijakan publik dalam bentuk undang-undang dapat terakomodasi yang aspiratif dan responsif.