Perlindungan Hukum terhadap Debitur Pemberi dan Kreditur Pemegang Gadai Saham dalam Kredit Perbankan di Indonesia

Abstract

Summarizing (review) about a pledge, lien issues well basically moving objects in general or in particular stocks should still be using the rules contained in the Civil Code. Along with the times without paper stock appearance that the object of collateral pledge, not wholly be handled by the Civil Code. The main problem is the problem of execution on the pledged objects. In essence, the book of the law making civil law requires a simple and direct execution on the pledged object when the debtor can not pay the debt at a specified time limit. But the laws that regulate it contains multiple interpretations so difficult to implement. In accordance with the characteristics of the Civil Code Book III that is open, then the parties may appoint sales by auction or under the hand. Sales under the hand of the determination or decision of the judge. Rules in the Civil Code of parate execution can not be applied completely, although not agreed otherwise by the parties. Differences in regulatory and fiduciary mechanisms that apply in the Civil Code and the provisions contained in the trading floor caused its own problems concerning the validity of the guarantee lien on the trading floor. The presence of the court inconsistencies and contradictions between the pledge of shares with preemtive right of freedom of contract, adds to the complexity of the problem. The purpose this research is to investigate, analyze and conclude arrangements pledge of shares in Indonesia, the implementation of freedom of contract in a stock pledge agreement, and to find new ideas and develop legal doctrine that stock as collateral to provide legal certainty, which in turn will provide legal protection for the parties. Normative research is qualitative approach legislation as a reference, the comparative approach and a case approach, data collection techniques degan literature study and interviews with the bank, and KSEI as informants and gather other information from the notary. Security measures to minimize the incidence of the problem can be done by betoken / include clauses in the agreement to protect the interests of creditors and debtors with the limitations that exist. But these problems will not be resolved if the parties in making the stock pledge agreement is not acting in good faith from the beginning until the end of the stock pledge agreement. Revise rules regarding pledge of shares by the government as a set function is needed. Pledge of shares is not systematic arrangement, scattered in several regulations. It is therefore necessary provisions pledge of shares otherwise regulated or there needs to compile all that leads to multiple interpretations of the rules of pledge of shares. The validity of the pledge of shares scrip justified legally, thus lawful. In addition to the execution procedures in the capital market disclosure requirements, the sale of the pledged shares a controlling stake, do not need to use the rules of the tender offer, (in the event of a determination or decision of a judge who already have permanent legal force), but pleaded to the judge so that the determination can be carried out executions. Pledge of shares scrip should not becontrary to the Civil Code and taking into account the Company Law of 2007 on preemtive right, unless the rights are used.

Meringkas (mereview) tentang gadai, pada dasarnya masalah gadai baik benda bergerak secara umum ataupun saham secara khusus tetap harus menggunakan aturan-aturan yang terdapat dalam KUHPerdata. Seiring dengan perkembangan zaman munculnya saham tanpa warkat yang menjadi objek jaminan gadai, tidak seluruhnya dapat ditangani oleh KUHPerdata. Masalah utamanya adalah masalah eksekusi atas benda-benda yang digadaikan. Pada hakikatnya pembuat kitab undang-undang hukum perdata menghendaki eksekusi yang mudah dan langsung atas benda yang digadaikan ketika debitur tidak dapat membayar utang pada tenggang waktu yang ditentukan. Namun ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut mengandung multitafsir sehingga sulit untuk dilaksanakan. Sesuai dengan karakteristik KUHPerdata Buku III yang bersifat terbuka, maka para pihak dapat memperjanjikan penjualan melalui lelang atau di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan dengan penetapan atau putusan hakim. Aturan dalam KUHPerdata tentang parate eksekusi tak dapat diterapkan sepenuhnya walaupun tidak diperjanjikan lain oleh para pihak. Perbedaan pengaturan dan mekanisme gadai yang berlaku dalam KUHPerdata dan dengan ketentuan yang terdapat di lantai bursa menimbulkan permasalahan tersendiri tentang keabsahan penjaminan gadai dilantai bursa. Terdapatnya inkonsistensi putusan pengadilan tentang gadai saham dan kontradiksi antara kebebasan berkontrak dengan preemtive righ, menambah rumitnya persoalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis serta menyimpulkan pengaturan gadai saham di Indonesia, refleksi kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai saham, dan untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dan mengembangkan doktrin hukum agar saham sebagai jaminan dapat memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai acuan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus, degan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak bank, dan KSEI sebagai informan dan mengumpulkan informasi lainnya dari notaris. Langkah-langkah pengamanan untuk meminimalisir timbulnya masalah dapat dilakukan dengan memperjanjikan/mencantumkan klausul-klausul dalam perjanjian yang dapat melindungi kepentingan kreditur dan debitur dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada. Namun masalah-masalah tersebut tidak akan dapat diatasi apabila para pihak dalam pembuatan perjanjian gadai saham tersebut tidak beritikad baik mulai dari awal hingga berakhirnya perjanjian gadai saham tersebut. Merevisi berbagai peraturan tentang gadai saham oleh pemerintah sebagai fungsi regelingnya sangat diperlukan. Pengaturan gadai saham tidak sistematis, terpencar di beberapa peraturan. Oleh karena itu diperlukan ketentuan gadai saham yang diatur secara khusus atau perlu ada kompilasi agar tak terjadi multi-tafsir tentang aturan gadai saham.Keabsahan gadai saham tanpa warkat dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, sehingga sah menurut hukum. Eksekusinya selain harus memenuhi prosedur yang ada di pasar modal yaitu syarat keterbukaan informasi, dalam penjualan saham-saham yang digadaikan berupa saham pengendali, tidak perlu menggunakan aturan mengenai penawaran tender , (dalam hal terdapat penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap), tapi memohon penetapan kepada hakim agar dapat dilakukan eksekusi. Gadai saham tanpa warkat tak boleh bertentangan dengan KUHPerdata dan tetap memperhatikan UUPT Tahun 2007 tentang Preemtive right, kecuali hak itu tidak digunakan.