Rekonstruksi Pertanahan Pasca Tsunami di Provinsi Aceh dalam Perspektif Hukum

Abstract

The earthquake and tsunami occured on December 26, 2004 has resulted in the problem of the ownership of right to land in Aceh Province because the event has caused many people died or lost, especially the land owner, and the physically destroyed lands and their documents. To restore the land administration, a land reconstruction was implemented through land registration activity conducted by RALAS adjudication team. The problems raised in this study were: 1) how the existing legal regulation that becomes the basis in implementing the post-tsunami land reconstruction in Aceh Province was used, 2) what role was played by BPN (National Land Board) in implementing the post-tsunami land reconstruction in Aceh Province, 3) how did community participation play its role in supporting the implementation of post-tsunami land reconstruction in Aceh Province. This is a prescriptive study with sociological (empirical) legal approach. The data obtained were qualitatively analyzed. The result of this study showed that the legal regulation used in the implementation of post-tsunami land reconstruction in Aceh Province was the Decree of the Head of National Land Board No. 114-II/2005 and Regulation in Place of Legislation (PERPU) No.2/2007 (Law No. 48/2007). The two legal regulations was not adequate to be the basis in the implementation of land reconstruction because the Decree of the Head of National Land Board No. 114-II/2005 does not regulate the substance of the replacement of lost certificate. The substance of the replacement of lost certificate is only found in the Regulation in Place of Legislation (PERPU) No.2/2007 but the PERPU was issued when the land reconstruction had lasted for about three years and it was not followed up with its regulation of implementation, while the Government Regulation No.24/1997 could not fully applied in the post-tsunami land reconstruction. The impact brought by the legal problem resulted in the less-maximally implemented post-tsunami land reconstruction in Aceh Province. The BPN had a bigger role in the post-tsunami land reconstruction in Aceh Province, the role was not maximally implemented.The role of the BPN in the post-tsunami land reconstruction was only related to the technical implementation of land reegistration, but it also played a role in safeguarding the land documents, location determination, facilitating the agreement made by the community members and the implementation of land registration. The non-maximal role played by the National Land Board can be seen through the achievement realization of the target of the activity. Of the targetted 600,000 lots of land planned, up to the end of RALAS activity, the BPN could only accomplish providing the land right certificate for 231,316 (two hundred thirty one thousand three hundred sixteen) lots of land. The community had an important role in the post-tsunami land reconstruction in Aceh Province, but the community participation was still inadequate. The community members and Adat Institutions were involved in various land reconstruction activitieseither in the community agreement activity or in any stage of land registration activity. The less participation of community in the implementation of post-tsunami land reconstruction in Aceh Province was seen among other things through many commuity members especially the land owners/ their heirs and those who shared the land boundary did not attend when the extension, socialization, boundary determination, and measurement activities were done; the community members were not active or did not pay serious attention to the announcement of the juridical and physical data, and they were late to express their objection/complaint to the adjudication team members. The result of this study recommended that (1) the government and the local legislative members are suggested to state in a special chapter about the handlings of land problem as the legal basis in the Law on Land which was still under discussion and as the guidance for the Ministry of Agraria and Land Use and the other related parties/agencies involved in the implementation of land construction in the locations of natural disasters such as earthquake, tsunami and the other kinds of disasters, (2) The Ministry of Agraria and Land Use is suggested to improve and provide facility and infrastructure in the form of special building or place/room in the Regional Office of Provincial BPN to safe the documents/archieves of the Land Office specifically the land book, letter of measurement, and the basic right as the basis of certificate issuance as the anticipation of the damage/loss of land documents when natural disaster occured such as the tsunami occured in Aceh Province. To accomplish the remaining activities of RALAS was free of charge through not only the PRONA activity but also through fishermen certification, UKM (small and medium scale businesses) and so forth, (3) The Ministry of Agraria and Land Use, Related Agencies and Local Government including “gampong” and “mukim” (village level) apparatuses are suggested, in any social activitiy, to provide extension and understanding to the community members on the importance of safely keeping the the evidence of the right of land ownership such as land documents that the damage and loss of those documents can probably be avoided and minimized when the natural disaster occurs.

Peristiwa gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 telah menimbulkan permasalahan kepemilikan hak atas tanah di Provinsi Aceh, karena peristiwa tersebut telah mengakibatkan meninggal/hilangnya masyarakat terutama pemilik tanah dan hilang, rusaknya fisik tanah serta dokumen pertanahan. Untuk mengembalikan administrasi pertanahan kepada kondisi semula, maka dilakukan rekonstruksi pertanahan melalui kegiatan pendaftaran tanah oleh tim ajudikasi RALAS. Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana ketersediaan aturan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh; (2) Bagaimana peranBPN dalam melaksanakan rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh; (3) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini adalah preskriptif dengan metode pendekatan hukum sosiologis (empiris) dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa aturan hukum yang dipergunakan dalam rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh adalah Keputusan Kepala BPN No. 114-II/2005 dan PERPU No. 2 Tahun 2007 (UU No. 48 Tahun 2007). Kedua aturan hukum tersebut belum memadai untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan rekonstruksi pertanahan. Belum memadai aturan hukum tersebut antara lain karena SK Kepala BPN No. 114-II/2005 tidak mengatur substansi penggantian sertipikat hilang. Substansi penggantian sertipikat hilang hanya ditemui dalam PERPU No. 2 Tahun 2007 (UU No. 48 Tahun 2007) namun PERPU tersebut baru diterbitkan pada saat rekonstruksi pertanahan telah berjalan lebih kurang tiga tahun dan tidak ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksananya. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam rekonstruksi pertanahan pasca tsunami. Dampak dari permasalahan hukum tersebut mengakibatkan rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh tidak berjalan maksimal. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai peranan lebih besar dalam rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh, namun belum dilakukan secara maksimal. Peran BPN pada rekonstruksi pertanahan pasca tsunami tidakPeristiwa gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 telah menimbulkan permasalahan kepemilikan hak atas tanah di Provinsi Aceh, karena peristiwa tersebut telah mengakibatkan meninggal/hilangnya masyarakat terutama pemilik tanah dan hilang, rusaknya fisik tanah serta dokumen pertanahan. Untuk mengembalikan administrasi pertanahan kepada kondisi semula, maka dilakukan rekonstruksi pertanahan melalui kegiatan pendaftaran tanah oleh tim ajudikasi RALAS. Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana ketersediaan aturan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh; (2) Bagaimana peranBPN dalam melaksanakan rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh; (3) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini adalah preskriptif dengan metode pendekatan hukum sosiologis (empiris) dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa aturan hukum yang dipergunakan dalam rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh adalah Keputusan Kepala BPN No. 114-II/2005 dan PERPU No. 2 Tahun 2007 (UU No. 48 Tahun 2007). Kedua aturan hukum tersebut belum memadai untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan rekonstruksi pertanahan. Belum memadai aturan hukum tersebut antara lain karena SK Kepala BPN No. 114-II/2005 tidak mengatur substansi penggantian sertipikat hilang. Substansi penggantian sertipikat hilang hanya ditemui dalam PERPU No. 2 Tahun 2007 (UU No. 48 Tahun 2007) namun PERPU tersebut baru diterbitkan pada saat rekonstruksi pertanahan telah berjalan lebih kurang tiga tahun dan tidak ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksananya. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam rekonstruksi pertanahan pasca tsunami. Dampak dari permasalahan hukum tersebut mengakibatkan rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh tidak berjalan maksimal. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai peranan lebih besar dalam rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh, namun belum dilakukan secara maksimal. Peran BPN pada rekonstruksi pertanahan pasca tsunami tidakhanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis pendaftaran tanah, tetapi juga berperan dalam penyelamatan dokumen pertanahan, penetapan lokasi, mempasilitasi kesepakatan warga dan pelaksanaan pendaftaran tanah. Peran yang belum maksimal dilakukan oleh BPN dapat terlihat dalam pencapaian realisasi target kegiatan. Dari target yang telah direncanakan yaitu sebanyak 600.000 (enam ratus ribu bidang) bidang tanah, sampai berakhirnya kegiatan RALAS, BPN hanya mampu menyelesaikan sertipikat hak atas tanah sebanyak 231.316 (dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam belas) bidang tanah. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh, namum partisipasi masyarakat tersebut masih kurang. Masyarakat dan lembaga adat diikutsertakan dalam berbagai kegiatan rekonstruksi pertanahan baik dalam kegiatan kesepakatan warga maupun dalam setiap tahapan kegiatan pendaftaran tanah. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh, antara lain terlihat dari banyaknya masyarakat terutama pemilik tanah/ahli waris dan pihak yang berbatasan tidak hadir pada saat dilakukan penyuluhan, sosialiasi, penunjukan batas dan pengukuran; masyarakat tidak aktif atau kurang seksama dalam memperhatikan pengumuman data yuridis dan data fisik, serta terlambat menyampaikan keberatan/sanggahan kepada petugas Tim Ajudikasi. Hasil penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut: (1) Disarankan kepada Pemerintah dan DPR agar dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) yang sedang dibahas untuk mencantumkan dalam bab khusus tentang penanganan masalah pertanahan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta pihak/instansi terkait dalam melakukan rekonstruksi pertanahan di lokasi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan bencana lainnya. (2) Disarankan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk membenahi dan menyediakan sarana dan prasarana berupa gedung khusus tempat/ruang khususpada Kanwil BPN Provinsi dalam rangka penyelamatan dokumen/arsip Kantor Pertanahan, terutama buku tanah, surat ukur dan alas hak sebagai dasar penerbitan sertipikat sebagai antisipasi terhadap kerusakan/kehilangan dokumen pertanahan apabila terjadi bencana alam seperti tsunami di Provinsi Aceh. Back up data pada Kanwil BPN Provinsi tersebut dapat berbentuk “Bank Data Pertanahan (BDP)”. Melaksanakan pendaftaran tanah yang belum selesai dilakukan melalui kegiatan RALAS. Penyelesaian sisa kegiatan RALAS secara gratis, tidak hanya melalui kegiatan PRONA, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan lain seperti sertipikasi nelayan, UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan lain sebagainya. (3) Disarankan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Instansi terkait, Pemerintah Daerah termasuk aparatur gampong dan Mukim agar dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan bukti hak dan surat-surat tanah sehingga seminimal mungkin dapat dihindari kerusakan dan kehilangan saat bencana alam terjadi.