Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur dalam Perjanjian Kredit Bank Dikaitkan dengan Keadaan Memaksa Akibat Bencana Alam dan Kepastian Hukum Hak Kreditur

Abstract

natural disasters will also affect banking world, particularly in the sector of credit. The legal problem occurring is debtors cannot be categorized as out of performance because their credits, when the disasters occur, are not due, however,the debtors are unable to repay the credits to banks because occurrence out of human capability or forcing circumstances arise (force majeure). This study focuses on how the invalid role of bank credit contract with force majeureclause works in post-disaster time, how the legal protection for disasteraffected debtors is to be able to give legal certainty,and how the model of settlement of non-performing loan due to disasterscan provide debtors’ legal protectionandlegal certainty of creditors rights.Therefore, this studymay find and give answersto existing problems so that it can be conceptual beneficial ideas for the government in the attempt of the creation of Law of Banking Credit, and this also can be a banking guidanceto settling post-disaster non-performing loans. The research methodology isnormative judicial, means that the data was analyzed according to legal norms specified in the legislation. As a normative study, this research includes a study of the principles of law and the legal synchronization in agreement and in the related legislation.The result of the study shows thatlegal factorshave not given enough rolesand not been able toaccommodatepost-disaster problemsbecause credit regulations are still varied. As a result, there appears to be lawsuits from affected debtors, settlement through the help of third party (Public Interest Group)and recommendation submissionto The House of Representativesto ask for credit termination to the government. The model of conditional write-off for affected debtorsis a form of government’s legal protectionfor the debtors and as a form of state protectionto its peopleas stated in the purpose of nation inthe Preamble of 1945 Constitution which is to protect the whole country of Indonesia and the whole homeland of Indonesia, and to promote public welfare. Conditional write-off also gives legal certainty to creditors/banksand is widely expand their business and also aim the people’s prosperity in the frame of national economic sustainability.

Indonesia dilihat dari letak geografis merupakan suatu negara yang rawan akan bencana alam. Akibat dari bencana alam ini juga akan membawa dampak terhadap dunia perbankan, khususnya bidang perkreditan. Permasalahan hukum yang terjadi adalah debitur belum dapat dikatakan wanprestasi karena debitur pada saat terjadinya peristiwa bencana dalam keadaan belum jatuh tempo waktu kreditnya tetapi debitur tidak mampu lagi membayar kreditnya kepada bank karena telah terjadi peristiwa keadaan memaksa (force majeure). Penelitian ini memfokuskan bagaimana peranan perjanjian kredit bank dengan klausul force majeure yang tidak dapat diberdayakan pasca terjadinya bencana alam, bagaimana perlindungan hukum bagi debitur akibat bencana alam dapat memberikan kepastian hukum serta model penyelesaian kredit bermasalah akibat bencana dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitur dan kepastian hukum hak kreditur. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menemukan dan memberikan jawaban permasalahan yang ada sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran yang konsepsual bagi pemerintah dalam rangka pembentukan Undang-Undang Perkreditan Perbankan, dan juga dapat dijadikan pedoman bagi perbankan dalam menyelesaikan kredit bermasalah pasca bencana alam. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum yang tertentu dalam peraturan perundangundangan. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas hukum dan sinkronisasi dalam hukum perjanjian dan peraturan perundangan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor hukum belum cukup berperan dan dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan yang ada pasca bencana alam, karena pengaturani perkreditan masih tersebar diberbagai peraturan, sehingga kasus-kasus gugatan dari pihak debitur, advokasi dengan melibatkan pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) dan pengajuan rekomendasi ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta pemutihan/penghapusan atas kredit kepada pemerintah. Model penghapustagihan dengan persyaratan tertentu bagi debitur yang terkena dampak langsung dari bencana merupakan bentuk perlindungan hukum pemerintah bagi debitur dan sebagai wujud perlindungan negara pada rakyatnya sebagaimana tertuang dalam tujuan negara pada Pembukaan UUD 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Penghapustagihan dengan persyaratan tertentu juga memberikan kepastian hukum bagi kreditur/bank, dan merupakan sikap baik bank yang dapat meningkatkan kepercayaan debitur, sehingga bank dapat lebih leluasa dalam memperluas ekspansi dalam menjalankan bisnisnya sekaligus bertujuan mensejahterakan masyarakat dalam rangka ketahanan ekonomi nasional.