Penentuan Rating Kabupaten-Kota dengan AHP untuk Mendukung Pengembangan Wilayah Berdasarkan Nilai Infrastruktur di Wilayah Sumatera Utara

Abstract

Conceptually, the main objective of regional development is to increase society welfare of a region. There are various sectors need to be develop to fullfil this regional development objective, one of them is infrastructure. Various literature show that countries such as China, Bangladesh, South Africa, etc can increase their economic growth by developing infrasructure. However, to achieve such goal, an appropiate, useful and well- directed plan should be developed. Availability of well-managed infrastructure, in both quality and quantity, in a region is extremely needed by the society to accomplish their activities and can attract investors, to invest in the region. However, building and maintaining infrastructures need a large amount of fund. In the other side, our government has limited fund. This case become government’s problem and burden, so government needs priority order in infrasructure development planning of the region. Since local society is the user and one who receives the effect of development policy, therefore, in regional autonomy, their preference should be involved in development planning. In North Sumatera Province, there are two local governments which are responsible for infrastructure development in each region, that are regencies government (18 regencies) and municipalities government (7 municipalities), which will be the focus of this dissertation. According to the description mentioned above, this dissertation will determine rating of 18 regencies and of 7 municipalities in North Sumatera Province separately, considering inter-region infrastructure condition simulataneously. One well-known method that can be use to solve this problem is Analytic Hierarchy Process (AHP). Analytic Hierarchy Process (AHP) is a widely used method in rating various problems and have point out astonishing result. This method solves problem by splitting it into the smallest part. This method also has a lot of features, such as it can be used without statistical data and its analysis used experts preference. Nevertheless, AHP method requires respondents, who are really expert in the analyzed field. While in regional autonomy, local society preferences should be involved in development planning, this has become a problem in using AHP method. This dissertation will show that Analytic Hierarchy Process (AHP) can develope so that society preferences can be involve in determining infrastructure development priority ranking of their region. The result of this dissertation gives regencies and municipalities rating in North Sumatera Province based on their infrastructure value To validate the result, the corelation between rating is measured, which is obtained Gross Regional Domestic Product (GRDP), manpower absorbed by local and foreign investors in the acccording regencies and municipalities

Secara konseptual, tujuan utama dari pengembangan wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari suatu wilayah. Terdapat berbagai sektor yang perlu dikembangkan untuk memenuhi tujuan pengembangan wilayah ini, salah satunya adalah infrastruktur. Berbagai literatur telah menunjukkan bahwa negara-negara seperti Cina, Bangladesh, Afrika Selatan, dan sebagainya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka dengan mengembangkan infrastruktur. Namun untuk dapat mencapai tujuan tersebut, harus disusun suatu rencana yang tepat, berguna dan terarah dengan baik. Ketersediaan infrastruktur yang baik dalam hal kualitas dan kuantitas di suatu wilayah sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya dan merupakan daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Akan tetapi untuk membangun dan memelihara infrastruktur diperlukan dana yang sangat besar, dipihak lain dana yang dimiliki pemerintah terbatas. Kasus ini menjadi masalah dan beban bagi pemerintah, sehingga pemerintah memerlukan urutan prioritas dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Karena masyarakat lokal adalah pengguna sekaligus penerima dampak kebijakan pembangunan, maka dalam otonomi daerah preferensi mereka harus diikut sertakan dalam perencanaan pembangunan. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat dua pemerintahan lokal yang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing, yaitu pemerintah kabupaten (sebanyak 18 kabupaten) dan pemerintah kota (sebanyak 7 kota) yang akan menjadi fokus dari disertasi ini. Sesuai dengan uraian yang telah disampaikan, maka disertasi ini akan menentukan rating (urutan prioritas) dari 18 kabupaten dan rating dari 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara secara terpisah, dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur antar wilayah secara simultan. Salah satu metode yang sangat dikenal, yang dapat digunakan untuk menangani masalah ini adalah Analytic Hierarchy Process(AHP). Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah suatu metode yang banyak digunakan dalam me-rating (memeringkat) berbagai masalah dan telah menunjukan hasil yang mengagumkan. Metode ini menyelesaikan permasalahan dengan memecah masalah sampai kebagian yang paling kecil. Metode ini juga memiliki banyak keistimewaan, seperti dapat digunakan tanpa data statistik dan dalam analisisnya mengunakan preferensi dari ahli. Namun demikian, metode AHP membutuhkan responden yang benar-benar ahli dalam bidang yang dianalisis. Dipihak lain dalam otonomi daerah preferensi masyarakat lokal harus diikutsertakan dalam perencanaan pembangunan, hal ini menjadi masalah dalam menggunakan metode AHP. Disertasi ini akan menunjukkan bagaimana metode Analytic Hierarchy Process(AHP) dapat dikembangkan sehingga preferensi masyarakat dalam menentukan urutan prioritas dapat diikutsertakan. Hasil disertasi ini memberikan peringkat (rating) kabupaten dan rating kota di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan nilai infrastrukturnya. Untuk melihat validasi hasil disertasi, dilakukan pengukuran korelasi antara rating yang diperoleh dengan PDRB dan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh investor lokaldan investor luar negeri di kabupaten dan kota berkaitan.