Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Undang-Undang Ppn dan Ppn BM pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu

Abstract

Peraturan perpajakan Indonesia dengan sistem Self Assessment memberikan kewenangan yang besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung , membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sebagaimana tersurat pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000. Kewajiban Self Assessment tersebut dituangkan Wajib Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak), oleh Johannes Aritonang