Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 (Studi Kasus: Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020)

Abstract

Neutrality is a principle that must be obeyed by all ASN (the State Civil Apparatus) during the regional head election. However, several ASN in the regional government of Asahan Regency are indicated to have taken non· neutral actions against pairs of candidates who held regional head elections in 2020. The objective of this study is to ana(yze how the neutrality of ASN in the 2020 Asahan regency election is and to analyze what causing factors in the occurrence of neutrality violations by the Asahan Regency ASN in the 2020 regional head elections. The study uses a qualitative methodology with descriptive ana(ysis which is then produce descriptive data in the form of recording researchers or facts that will be found in the field. The needs of this thesis include the phenomenon of the neutrality violation of the state civil apparatus in the Asahan Regency Regional Head Election in 2020. The study uses the theory of bureaucracy according to Max Weber and the theory of neutrality according to Amin which states that neutral means not taking sides and not being involved. The study results reveal a lack of neutrality for ASN in Asahan Regency as evidenced by violations involving 8 ASN and field facts based on observations and interviews. Meanwhile, the factors that lead to the occurrence of violations are the position factor and the group similarity factor. From the study that has been carried out, it is found that the application of the neutrality rule has obstacles in the form of obstacles from the ASN body/rank itseif, the non-optimal monitoring systems carried out by Bawaslu (the Election Supervisory Board) and KASN (the State Civil Apparatus Commission), public understanding of ASN neutrality, and the absence of a budget for monitoring ASN neutrality in the PILKADA (Regional Head Election) of the Asahan Regency Government Suggestion given for this study this study is to revoke the voting rights that have been given to ASN and reaffirm the sanctions given to ASN who commit violations,

Netralitas merupakan asas yang wajib ditaati oleh seluruh ASN pada masa Pemilihan kepala daerah. Akan tetapi,beberapa ASN dipemerintahan daerah Kabupaten Asahan terindikasi melakukan tindakan tidak netral terhadap pasangan calon yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 lalu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana netralitas ASN dalam pilkada kabupaten asahan tahun 2020, dan untuk menganalisis apa saja faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN kabupaten Asahan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan analisis deskriptif yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif berupa pencatatan peneliti ataupun fakta yang akan ditemukan dilapangan. Keperluan dalam tesis ini mencakup fenomena pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori birokrasi menurut max weber dan teori netralitas menurut amin yang menyatakan bahwa netral artinya tidak memihak dan tidak terlibat. hasil dari penelitian ini mengungkapkan kurangnya netralitas bagi ASN dikabupaten Asahan yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran yang melibatkan 8 orang ASN dan fakta lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Sementara faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran adalah faktor jabatan dan faktor kesamaan golongan. Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa penerapan aturan netralitas ini memiliki hambatan berupa kendala dari tubuh ASN itu sendiri,belum optimalnya sistem pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan KASN, pemahaman masyarakat terhadap netralitas ASN, dan tidak adanya anggaran pengawasan netralitas ASN dalam PILKADA Pemerintah Kabupaten Asahan. Sadar yang diberikan untuk penelitian ini adalah untuk mencabut hak suara yang telah diberikan kepada ASN dan mempertegas kembali sanksi yang diberikan bagi ASN yang melakukan pelanggaran.