Dampak Kebijakan Fiskal terdapat Perekonomian Indonesia; Pendekatan Computable General Equlibrium (CGE) Model
View/ Open
Date
2021Author
Handayani, Rita
Advisor(s)
Sirojuzilam
Daulay, Murni
Ruslan, Dede
Metadata
Show full item recordAbstract
Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kondisi penurunan tax rasio
dan kebijakan Pemerintah pada penurunan subsidi energi serta peningkatan
pengeluaran Pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur. Penulis
mengkaji dampak kondisi dan kebijakan tersebut terhadap perekonomian
Indonesia, dengan indikator pada pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi,
penyerapan tenaga kerja sektoral, tingkat pendapatan dan distribusi tingkat
pendapatan kelompok rumah tangga dengan menggunakan pendekatan
computable general equilibrium model. Dengan menggunkan model PEP -1-1,
statis versi 2.0 pada software GAMS 23.5. melakukan simulasi menggunakan tiga
variable secara mandiri sebagai shock pada model dan pada simulasi terakhir
secara bersamaan. Maka diperoleh hasil bahwa kondisi penurunan tax rasio tidak
memiliki dampak perubahan apapun terhadap perekonomian Indonesia.
Penurunan subsidi energi berdampak pada menaikkan pertumbuhan dan
menurunkan tingkat inflasi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja tertinggi pada
sektor peternakan, perhotelan, pengakutan darat dan sektor jasa lainnya. Terjadi
peningkatan pada Pendapatan tertinggi pada kelompok rumah tangga hhk6, hhd2
rumah tangga kaya didesa dan kota, terjadi perubaahan distribusi pendapatan
rumah tangga yang terendah pada kelompok rumah tangga hhk5 dan hhk4 yang
merupakan kelompok rumah tangga miskin diperkotaan. Kenaikan pengeluran
fiskal ekspansif yang dilakukan Pemerintah pada proyek pembangunaninfrastruktur berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi,
Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian dan tanaman lainnya, perikanan,
pertambangan, penggalian, industri kayu, industri mesin, industri kimia, elecgas,
sektor kontruksi, sektor perdagangan, sektor perhotelan, sektor pengangkutan
udara, sektor perbankan dan sektor realestate. Peningkatan pendapatan kelompok
rumah tangga tertinggi pada hhk6, hhd2 dan hhk4 dikota maupun pedesaan.
Distribusi pendapatan kelompok rumah tangga mengalami kenaikan tetapi tidak
signifikan pada kelompok rumah tangga kaya didesa dan kelompok rumah tangga
kaya dan miskin dikota. Sementara satu-satunya rumah tangga yang mengalami
penurunan pada distribusi pendapatan adalah hhd 1 yang merupakan rumah
tangga miskin didesa. Dampak saat ketiga variable yang dijadikan shock yaitu
konsidi penurunan tax rasio, kebijakan penurunan subsidi energi dan kebijakan
peningkatan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur adalah menaikkan
pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat inflasi. Penyerapan tenaga kerja
juga mengalami kenaikan tertinggi disektor perternakan, pengangkutan darat,
perhotelan dan sektor jasa lainnya. Dampak ketiga kondisi kebijakan ini juga
mengakibatkan peningkatan pendapatan kelompok rumah tangga tertinggi pada
hhd2 dan hhk4. Pada distribusi pendapatan rumah tangga, yang mengalami
kenaikan tertinggi adalah kelompok rumah tangga hhk6, yaitu Pengusaha bebas
golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi,
guru, pekerja TU dan penjualan golongan atas, diperkotaan The research aims to evaluate the condition of reducing tax ratios and
Government policies on reducing energy subsidies and increasing Government
spending on infrastructure development projects. The researcher examines the
impact of these conditions and policies on the Indonesian economy with
indicators on economic growth, inflation rates, sectoral employment, income
levels and the distribution of income levels of household groups using the
computable general equilibrium model approach through the PEP -1-1 model,
static version 2.0 in GAMS 23.5 software. Simulation is conducted by using three
variables independently as a shock to the model and to the last simulation
simultaneously. Then, the results are obtained that the condition of the reduction
in the tax ratio does not have the impact of any changes to the Indonesian
economy. The reduction in energy subsidies has an impact on increasing growth
and reducing inflation, increasing the highest employment absorption in the
livestock, hospitality, terrestrial and other service sectors. There was an increase
in the highest income in the hhk6 household group, hhd2 rich households in
villages and cities; there was a change in the lowest household income distribution
in the hhk5 and hhk4 household group which is a group of poor households in
urban areas. The increase in expansive fiscal expenditure by the Government on
infrastructure development projects has an impact on economic growth and
inflation. Labor absorption in agriculture and other crops, fisheries, mining,quarrying, wood industry, machinery industry, chemical industry, electricity,
construction sector, trade sector, hotel sector, air transportation sector, banking
sector and real estate sector. The highest increase in household income was in the
hhk6, hhd2 and hhk4 cities and villages. The income distribution of household
groups increased but was not significant in the rich households in the villages and
the rich and poor households in the city. Meanwhile, the only household that
experienced a decline in income distribution was hhd 1, which was a poor
household in the village. The impact when the three variables are shocked is the
reduction in tax ratio, the policy to reduce energy subsidies and the policy to
increase government spending on infrastructure to increase economic growth and
reduce inflation. Labor absorption also experienced the highest increase in the
livestock, land transportation, hospitality and other service sectors. The impact of
these three policy conditions also resulted in the highest increase in income of
household groups in dd2 and dd4. In the distribution of household income, the
highest increase was the hhk6 household group, namely upper class free
entrepreneurs, non-agricultural entrepreneurs, managers, military, professionals,
technicians, teachers, TU workers and upper class sales in urban areas.