Kelompok Studi Mahasiswa Barisan Demokrat di Sumatera Utara (2002 - 2014)

Abstract

Ketimpangan ekonomi akibat program pembangunan ekonomi dan kebijakan restrukturasi politik pemerintah Orde Baru. Diantaranya penyeragaman ideologi, deideologisasi lawan politik dan penciptaan massa mengambang yang sangat berpengaruh besar terhadap design politik nasional pasca reformasi, khususnya bagaimana tantangan gerakan sosial terkhusus gerakan mahasiswa dalam melakukan aktivitasnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan BARSDem dalam membangun gerakan di Sumatera Utara dalam kurun 2002-2014. Sebagai kelompok studi, BARSDem terlahir atas dasar keinginan akan adanya sebuah wadah perjuangan yang lebih militan dan efektif di situasi ketidakadilan yang dialami masyarakat serta organisasi asal yang aktivitasnya terjebak dalam mekanisme prosedur hirearkis dan semakin kehilangan sikap politik usai kooptasi pemerintah Orde Baru. Ciri organisasi kelompok studi sebelumnya juga tampak dalam BARSDem, yakni skala skop lokal, mengintensifkan aktivitas diskusi dan menulis, menyelenggarakan Pendidikan Politik, berbasis pengkaderan dan berupaya menyatu kembali dengan rakyat melalui agenda live in (tinggal bersama masyarakat). Untuk penyempurnaan bentuk internal organisasi, BARSDem menerapkan struktur organisasi yang tidak hirearkis, mekanisme pengambilan keputusan yang terletak pada otonomi setiap individu didalam organisasi, menerapkan sistem sentralisme-demokrasi dan menekankan kolektivitas seperti konsep tiga sama. Untuk menyuarakan kegelisahan mereka dan memperbesar dampak gerakan, BARSDem menggabungkan diri dalam aliansi besersama berbagai elemen gerakan di Sumatera Utara seperti sektor mahasiswa, serikat petani, serikat buruh, LSM dan lain sebagainya yang terbentuk silih berganti. Aliansi gerakan diawal pasca reformasi banyak menyuarakan pengusutan hutang masa lalu Orde Baru berupa korupsi, kejahatan kemanusiaan, pembungkaman kebebasan berorganisasi dan berpendapat dan mengembalikan militer menjadi milik rakyat dan menghapus dwi fungsi ABRI. Memasuki tahun 2006 dan setelahnya kecenderungan isu yang disuarakan ialah menggugat permasalahan sistem pendidikan yang berakar dari regulasi pemerintah.