Analisis Yuridis tentang Pembelian Kembali (Buyback) Saham tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Studi Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan)

Abstract

In recent years, the Indonesian economy has shown difficulties as a result of the global economic crisis marked by declining stock prices of publicly traded companies. It can be seen in the IHSG, the company's stock price has decreased significantly as the impact of the crisis. In response, the government has taken a step by encouraging companies to buy back shares. For reasons of ease of execution and urgent decision making, The Financial Services Authority (OJK) as a capital market authority has re-enacted Rule Number 2 / POJK.04 / 2013 concerning Buyback of Shares Issued by Issuers or Public Companies in Significant Market Fluctuation Conditions. With this OJK regulation, companies whose share prices tend to decline significantly are allowed to buyback without having to hold a GMS in advance. The OJK policy raises the question of how the arrangements are based on the Company Law and the POJK in detail, then how exactly the GMS position is in the Shareholders of the Public Company in UUPT and POJK, and how the legal protections can be provided to the POJK related Public and Investor Company. The method of legal research used in this study is normative legal research with the nature of descriptive analytical research that is to provide arguments for the results of research using the approach legislation. The approach undertakes a review of legislation relating to the stock buyback of a limited liability company without a GMS during the global economic crisis. The result of this research indicates that the buyback arrangement based on UUPT is too general and minimalist and therefore requires special regulation as the implementing regulation that is Rule Number XI.B.2 which is intended for the holding of buyback when the market condition is normal, while at the time of crisis market condition, is valid POJK No. 2 / POJK.04 / 2013, the enforcement of this OJK Regulation is temporary, only when the market situation tends to fluctuate significantly as a result of the crisis. Furthermore, the position of the GMS in share buyback corporate action pursuant to the provisions of Article 4 of the OJK Regulation is abolished because the company needs to take efficient measures to make an urgent and urgent decision for the company. The abolition of such GMS pursuant to Article 4 of the POJK is replaced with an announcement containing the plan, proforma, methods, and analysis of the company's management regarding the influence of share buyback on business activities and growth of the company. Concerning the concept of legal protection against investors is not sufficiently regulated in the POJK because it has been regulated comprehensively in the OJK Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection of Financial Services Sector, thus the form of protection stipulated in the POJK is solely for issuers / public companies only.

Beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia menunjukkan kesulitan sebagai akibat dari Krisis ekonomi global yang ditandai dengan merosotnya harga saham perusahan-perusahaan go public. Dapat dilihat di IHSG, harga saham perusahaan banyak mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagai dampak dari krisis. Menyikapi hal tersebut,OJK sebagai otoritas pasar modal dengan alasan untuk memberikan kemudahan eksekusi dan pengambilan keputusan yang sifatnya urgent, menerbitkan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan. Dengan adanya peraturan OJK ini, perusahaan yang harga sahamnya cenderung menurun secara signifikan diperkenankan untuk melakukan buyback tanpa harus menyelenggarakan RUPS terlebih dahulu. Kebijakan OJK tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaturan berdasarkan UUPT dan POJK tersebut secara rinci, selanjutnya bagaimana sebenarnya kedudukan RUPS dalam buyback Saham Perusahaan Publik di dalam UUPT dan POJK, dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Perusahaan Publik dan Investor terkait POJK tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis yakni untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan buyback saham baik pada saat situasi pasar normal maupun krisis global. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan buyback berdasarkan UUPT bersifat terlalu general dan minimalis sehingga membutuhkan peraturan khusus sebagai peraturan pelaksana yakni Peraturan Nomor XI.B.2 yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan buyback pada saat kondisi pasar normal, sedangkan pada saat kondisi pasar krisis, peraturan yang berlaku adalah POJK Nomor 2/POJK.04/2013, keberlakuan Peraturan OJK ini bersifat temporer, hanya pada saat situasi pasar cenderung berfluktuasi secara signifikan. Selanjutnya kedudukan RUPS dalam aksi korporasi buyback saham berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan OJK adalah ditiadakan dikarenakan perusahaan perlu mengambil langkah yang efisien untuk membuat keputusan yang sifatnya mendesak dan urgent bagi perusahaan Peniadaan penyelenggaran RUPS tersebut berdasarkan Pasal 4 POJK digantikan dengan pengumuman yang berisikan rencana, perkiraan, proforma, metode, serta analisis manajemen perusahaan mengenai pengaruh buyback saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan perusahaan. Mengenai konsep perlindungan hukum terhadap investor tidak cukup diatur didalam POJK tersebut sebab telah diatur secara komprehensif di dalam Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. dengan demikian bentuk perlindungan yang diatur dalam POJK tersebut semata-mata hanya untuk emiten/perusahaan publik saja.