Takzir Terhadap Perilaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Perlindungan Korban Sesuai dengan Hukum Pidana Islam di Aceh

Abstract

Menyahuti pelaksanaan Syariat Islam di Aceh subjek penelitian disertasi ini memfokuskan pada sistem hukuman takzir bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Aceh. Pengelolaan lingkungan hidup di Aceh harus sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang No- 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan perintah UUPA tersebut lahir Qanun No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain adalah menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia serta menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup serta kelestarian ekosistem. Namun demikian, sistem hukuman dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh belum menunjukkan perlindungan bagi korban akibat tindak pidana lingkungan hidup. Sesuai dengan subjek kajian, masalah pokok yang akan dibahas adalah Pertama, sistem pengaturan hukuman bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Aceh; Kedua, bentuk pidana takzir yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dan perlindungan korban sesuai pidana Islam di Aceh; dan Ketiga, pengaturan sanksi menurut hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagai rekonstruksi Qanun PLH yang dapat melindungi korban.

Penelitian disertasi ini dilakukan di Provinsi Aceh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer; berupa buku, teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, bahan hukum sekunder; peraturan perundang-undangan termasuk Qanun Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tersier, berupa kamus dan encyclopedia. Bahan hukum yang diperoleh tersebut dianalisis dengan metode preskiptif analitis. Metode pendekatan dalam penulisan disertasi ini menggunakan metode Yuridis normatif.

Hasil peneliti menunjukkan bahwa Pengaturan hukuman dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh (Qanun PLH), baik dari sudut substansi, struktural maupun kultural, belum sepenuhnya melindungi korban. Bentuk pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup belum memenuhi tatanan hukuman sesuai dengan fiqih Islam serta belum sesuai dengan asas, Pengaturan sanksi dalam Qanun Pengelolaan Lingkungan hidup di Aceh masih mengacu pada hukuman penjara ataupun denda saja, belum masuk hukuman berdasarkan kearifan lokal, baik dari hukuman adat maupun agama.

Uuruk jangka panjang, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan rujukan dalarn penyusunan program legislasi daerah maupun nasional serta referensi penegakkan hukum lingkungan di Aceh dan kemudian dapat menjadi salah satu referensi bagi para praktisi yang memperoleh wewenang untuk mengeiola lingkungan hidup.

Disarankan kepada pihak yang berwenang dalam pengaturan hukum serta Hukuman tindak pidana lingkungan hidup perlu memperhatikan asas serta tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Aceh. Dalam penetapan Qanun di Aceh perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan hukuman takzir dalam fiqih Isram serta hukum yang hidup dalam masyarakat, baik agama maupun adat dengan pendekatan yuridis faktual berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Dalam pengaturan sanksi tindak pidana lingkungan hidup disesuai dengan maqashid syariah serta memperhatikan tatanan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia serta meningkatkan status pidana ganti rugi sebagai kebijakan umum pemidanaan untuk delik materiil.