Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Perkotaan memiliki manfaat yang besar bagi pendapatan daerah, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan yang dahulu dikelola oleh pusat sekarang dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan kepada kabupaten atau kota. Kewenangan tersebut antara lain: proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadminstrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan. Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana proses pengenaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhan Batu, bagaimana realisasi penerimaan asli daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil penelitian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten belum maksimal. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhan Batu belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dan pemungutan yang dilakukan juga belum maksimal. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengenaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Pentingnya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Instansti tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah Daerah harus lebih giat dalam melakukan himbauan kepada Wajib Pajak agar dapat membayar kewajiban perpajakannya.