Mekanisme Pengenaan dan Pemungut Pajak Restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Abstract

Pada saat ini sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan yang ideal baik itu penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya Undang – undang No. 12 Tahun 2008 atas perubahan Undang- undang No 32 thun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang– undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dari sekian banyak pajak yang dipungut di daerah kabupaten/kota salah satu pajak yang dihandalkan untuk menghasilkan dana bagi daerah adalah Pajak Restoran. Adapun permasalahan yang diangkat adalah: bagaimana mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak restoran; apakah kendala dalam prosedur pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan; apakah upaya – upaya yang dilakukan dalam pemungutan pajak restoran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Kesimpulan Penelitian ini yaitu bila dilihat dari potensinya, sektor perpajakan dapat menjadi salah satu sektor yang memenuhi pembiayaan pembangunan. Salah satu bagian dari pajak daerah yang sangat mempengaruhi pendapatan daerah adalah pajak restoran, dengan dibahasnya mekanisme dalam pemungutan pajak restoran tersebut maka diharapkan kepada seluruh wajib pajak dapat dengan baik menjalankan kewajibanya sebagai wajib pajak agar terealisasinya target dari pajak restoran tersebut.