Hubungan Legislatif dan Eksekutif Pasca Reformasi

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana sebenarnya hubungan eksekutif dan legislatif pasca refomasi. Melihat sejarah Indonesia kedua lembaga ini mengalami dinamika yang cukup menarik. Jika masa orde baru hubungan keduanya relatif sejalan maka sejak masa reformasi berdampak terhadap ketidakharmonisan hal ini banyak disebabkan oleh beberarapa faktor. Salah satu problema yang terjadi sejak reformasi adalah kombinasi sistem Presidensial dan sistem Multipartai yang mengakibatkan terfragmennya kekuataan politik di Indonesia. Oleh karenanya pemerintahan yang memenangkan pemilu tidak akan meraih dukungan suara yang mayoritas di DPR. Akibatnya pemerintahan yang dihasilkan tidak akan berjalan dengan efektif karena akan selalu mendapat intervensi dari DPR. Selain pemerintahan koalisi sebagaimana ditunjuk sebagai jalan keluar ini ternyata masih menyisahkan permasalahan hubungan legislative dan eksekutif. Di sisi lain adanya amandemen UUD 1945 telah berdampak kepada pola hubungan antara legislatif dan eksekutif. Desain konstitusi yang semula ingin menyeimbangkan kekuasaaan eksekutif-legiaslatif akhirnya terperangkap pada situasi kekuasaaan yang sarat dengan DPR. Empat kali amandemen 1945 tidak hanya memperkuat DPR secara kelembagaan melainkan memperkuat posisi politik dan otoritas DPR sehingga melambangkan hegemoni DPR terhadap pemerintah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif pada pemetaan kekuataan politik di Indonesia pada pemilu 2004 dan 2009 serta hak angket dan hak interpelasi DPR kepada kebijakan pemerintah pada pemerintahan SBY- JK. Hal ini kemudian menghasilkan konstruksi yang menarik. Hal ini dikarenakan ternyata koalisi yang dibangun dalam sistem presidensial kurang menjamin komitmen partai dalam berkoalisi sehingga pemerintah rentan mendapat intervensi dari DPR termasuk dari partai koalisinya sendiri.