Politik dan Lingkungan (Studi Kasus: Implementasi Perjanjian Protokol Kyoto dalam Mengatasi Masalah Perubahan Iklim di Indonesia)

Abstract

Upaya mengatasi perubahan iklim telah dilakukan melalui konvensi perubahan iklim dalam KTT (UNFCC/ United Nation Framework on Climate Change), pada bulan Juni tahun 1992 di Rio de Janeiro Brasil yang lalu, dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-undang No.6 tahun 1994, tetapi sampai saat ini konvensi ini belum dirasakan manfaatnya, hingga dilanjutkan dengan Perjanjian Protokol Kyoto. Prinsip dan tujuan konvensi ini tertelan oleh ramainya pembicaraan tentang Perjanjian Protokol Kyoto yang banyak menarik perhatian publik. Perjanjian Protokol Kyoto jauh lebih mengikat anggota-anggota peserta secara hukum, seperti biasa Indonesia dengan mudah telah meratifikasinya melalui Undang-undang No.17 tahun 2004, dalam perjanjian ini setiap peserta di klasifikasikan kewajibannya untuk menurunkan emisi. Yang menjadi rumusan bagaimana perjanjian Perjanjian Protokol Kyoto diimplementasikan di Indonesia. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui melalui apa perjanjian Perjanjian Protokol Kyoto dapat diimplementasikan di Indonesia dalam upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer untuk mencegah terjadinya perubahan iklim sebagai masalah global. Dalam hubungan internasionalnya partisipasi negara diharapkan untuk dapat mendukung terlaksananya perjanjian. Untuk mendukung good environmental governance, ada tiga pilar lain yang harus dikembangkan: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. pengagendaan visi lingkungan dalam bentuk pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang mutlak segera dilakukan dengan memperhatikan pilar pembangunan berkelanjutan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Perjanjian Protokol Kyoto di Indonesia di Implementasikan melalui mekanismenya yang ketiga yaitu Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism). Dalam mekanisme ini negara-negara berkembang dapat ikut berpartisipasi mengurangi emisi, penjualan emisi yang dilakukan di negara maju juga dapat dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan meratifikasi implementasi CDM ini melalui Undang-undang No.17 tahun 2004 secara tidak langsung Indonesia telah ikut dalam aktivitas perdagangan emisi internasional.