Peranan Anggota Legislatif Perempuan dalam Pengawasan Implementasi Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Perempuan seyogianya memiliki kemampuan yang sama dengan pria, terutama dalam kepemerintahan. Sebagai anggota legislatif, perempuan telah diberi hak dan kewajiban untuk mengurus persoalan-persoalan sosial. Dalam persoalan yang berhubungan dengan human trafficking (perdagangan orang), anggota legislatif perempuan di sumatera utara telah mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan ingin memperoleh gambaran kegiatan dan kinerja anggota legislatif perempuan dalam parlemen, serta untuk mengetahui usaha usaha yang dilakukan anggota legislatif perempuan untuk memajukan kesejahteraan kaum perempuan dan anak apabila disesuaikan dengan contoh kasus yang digunakan oleh penulis, yaitu human trafficking (perdagangan orang). Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu prosedur memecahkan masalah yang diteliti dengan menggunakan keadaan/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tepat sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini dapat dilihat kinerja anggota legislatif perempuan dalam parlemen telah berjalan cukup baik. Hal ini disebabkan anggota legislatif perempuan sudah memiliki kemampuan, terlepas dari sistem pengawasan yang kurang sistematis.