| dc.description.abstract | Praktik hubungan ketenagakerjaan di Indonesia masih menyimpan berbagai persoalan yang serius. Hal ini terlihat dari maraknya demo buruh yang sudah berjalan sejak masa reformasi. Ketegangan penetapan upah minimum merupakan representasi dari bentuk hubungan kerja yang tidak harmonis di beberapa perusahaan di Indonesia. Berbagai tuntutan dari karyawan dalam bentuk demo maupun mogok kerja yang bisa merugikan perusahaan berlangsung setiap tahunnya. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan yang dapat terjadi karena perbedaan dalam melaksanakan dan menafsirkan undang-undang, perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Pada umumnya, setiap perselisihan yang disebutkan di atas dapat diserahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, sebelum mengangkat kasus ke Pengadilan, terdapat beberapa langkah awal atau solusi alternatif yang dapat dilakukan perusahaan. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis, akan menciptakan produktivitas dan memperlancar kelangsungan usaha. Menurut Guntur (2010), ada tiga unsur yang mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial yaitu : a. Hak dan kewajiban lterjamin dan dilaksanakan b. Apabila timbul perselisihan dapal diselesaikan secara internal/bipartit c. Mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan (lock out) oleh pengusaha, tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak masing-masing, karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan dengan baik. | en_US |
