Strategi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Tanah antara Masyarakat dengan Perkebunan di Sumatera Utara (Studi Kasus Pada Lembaga Swadaya Masyarakat, Kontra Sumatera Utara dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Tanah di Kec. Stm Hilir, Kab. Deliserdang)

Abstract

Indonesia merupakan Negara Agraris, yang di mana mayoritas masyarakat indonesia berprofesi sebagai petani. Tanah merupakan salah satu unsur penting, bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan bertaninya. Maka dari itu kepemilikan tanah merupakan faktor penting bagi petani di Indonesia. Pada perjalanannya kepemilikan tanah ini, kerap menjadi suatu masalah yang menyebabkan konflik antara Masyarakat, dengan lembaga pemerintahan, swasta ataupun oknum-oknum yang ingin memilikinya. Salah satu contohnya, terjadi di Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kab. Deliserdang. Disini, masyarakat yang berprofesi sebagai petani, mengalami konflik mengenai persoalan kepemilikan tanah dengan pihak PTPN II. Alur konfliknyapun berlangsung lama, hingga menyeret berbagai aktor di dalamnya. Salah satu aktor yang berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KontraS Sumut. Dimana LSM KontraS Sumut memiliki berbagai strategi dalam upaya menyelesaikan Konflik ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi KontraS Sumut dalam upaya menyelesaikan kasus Konflik tanah di Kec.STM Hilir Kab. Deliserdang dan alur kronologis yang terjadi, serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, observasi, wawancara, serta Studi Kepustakaan. Adapun yang menjadi unit analisis dan Informan dalam penelitiann ini adalah pihak-pihak dari LSM KontraS Sumut, dan kelompok tani yang aktif dan mengetahui bagaimana konflik ini. Interpretasi data di lakukan dengan cara mengolah data yang di dapatkan dari catatan maupun hasil wawancara yang di lakukan di lapangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa KontraS Sumut mempunyai dua strategi dalam upaya menyelesaikan Konflik ini, yang pertama strategi Litigasi, yaitu metode penyelesaian melalui jalur hukum, dan yang kedua Non Litigasi, yaitu metode yang di pakai di luar jalur hukum. KontraS lebih cendrung memakai Strategi Non Litigasi yang berjalan dengan enam metode yaitu, menyurati instansi terkait, rapat dengar pendapat, mediasi, penguatan kelompok, demonstrasi, dan kampanye media. Alur konfliknya sendiri, terjadi pada tahun 1972 di awali dengan keinginan pihak PTPN II ingin mengganti rugi lahan yang warga garap. Tetapi dengan biaya yang tidak sesuai, maka warga menolak untuk menyerahkan tanahnya dan wilayah yang di garap oleh pihak PTPN II itu tidak termasuk di dalam HGU yang dimiliki oleh PTPN II. Bentrok fisik pun kerap terjadi, hingga jatuhnya korban jiwa di berbagai pihak. Pada tahun 2008, masyarakat mengajak KontraS untuk ikut membantu menyelesaikan Konflik ini. Setelah terjadi beberapa kali negosiasi dan mediasi, pada tahun 2014 pihak PTPN II, mengakui bahwa tanah yang di garap, sebesar 922 HA itu bukanlah lahan yang masuk dalam HGU PTPN II. Sedangkan untuk aktor-aktor yang terlibat itu di mulai dengan dua Kubu, yaitu pihak PTPN II dengan Masyarakat dan seiring dengan berjalannya waktu, makin banyak aktor yang terlibat di dalamnya yaitu, Aparat Keamanan sebagai pengaman pihak PTPN II, pemerintahan, sebagi orang-orang yag bisa mengambil kebijakan dan keputusan, preman atau mafia tanah yang ikut membantu pihak PTPN II mengakuisisi tanah yang bersengketa, masyrakat yang tergabung dalam kelompok tani, dan LSM yang menjadi lembaga pendamping untuk masyarakat.