Kinerja Lembaga Legislatif Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan (Studi Kasus DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009-2010)

Abstract

Skripsi ini berjudul Kinerja Lembaga Legislatif Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan (Studi Tentang Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009-2010). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja Perempuan Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Anggota Legislatif Yakni, Legislasi, Anggaran Dan Pengawasan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara serta Meneliti Hambatan Yang Dialami Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai representasi kepentingan perempuan di Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diolah dari hasil pengamatan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksaan fungsi legislatif perempuan untuk merespon kepentingan perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan data Sekunder diperoleh dari dokumen lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara. Unit analisis dalam penelitian ini adalah DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai suatu lembaga organisasi, adapun Variabel dalam penelitian ini adalah hasil kerja yang dicapai oleh lembaga DPRD sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang melaksanakan Akuntabilitas, Responsivitas Dan Efektivitas. Sedangkan yang menjadi variabel dependent adalah sejauh mana fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dijalankan oleh anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2010 masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari belum ada kinerja yang kinerja yang di hasilkan dalam menjalankan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Dalam setahun menjalankan kinerja anggota legislatif perempuan kurang berhasil menjalankan fungsinya. Dapat dilihat dari belum adanya Perda Inisiatif yang berhasil dibuat guna merespon kepentingan perempuan. Demikian dengan fungsi Anggaran dimiliki anggota Dewan belum berjalan sesuai apa yang diharapkan masyarakat. APBD masih belum berpihak pada perempuan yang tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan lebih banyak membutuhkan biaya untuk bidang-bidang yang esensial. Seperti dalam bidang kesehatan dan untuk mengejar ketertinggalan perempuan yang selama ini terabaikan. Menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, karena Perda belum ada yang dihasilkan maka sejauh ini pengawasan yang dilakukan sejauh ini masih pengawasan terhadap SKPD yang berkaitan tentang Gender. Belum maksimalnya kinerja anggota legislatif perempuan juga tidak lepas dari tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik. Sehingga dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki potensi. Perlunya rekrutmen yang jelas dari partai politik juga sangat menentukan kualitas para calon Legislatif, yang berfungsi sebagai representasi rakyat.