Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Purba Dolok Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara

Abstract

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa di Desa Purba Dolokmelibatkan berbagai stakeholders yang membentuk relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan tersebut menarik untuk dikaji secara ilmiah untuk mengetahui bagaimana relasi kekuasaan yang berlangsung diantara masing-masing aktor yang terlibat. Luaran dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat akademis maupun praktis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menjadikan individu sebagai subjek penelitian. Informan penelitian ditentukan dengan prosedur purposif. Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode yaitu wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Interpretasi data dilakukan secara bertahap mulai dari pengumpulan data, reduksi data hingga diperoleh kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa relasi kekuasaan yang berlangsung antar aktor dalam pengelolaan dana desa di Desa Purba Dolok merupakan relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Hal ini ditandai dengan adanya dominasi mantan kepala desa beserta istri terhadap aktor lainnya. Dominasi tersebut disebabkan terpusatnya modal sebagai sumber kekuasaan. Mantan kepala desa beserta istri memiliki tiga jenis modal sekaligus yang menjadikan mereka mendominasi kekuasaan yaitu modal budaya, modal simbol dan modal ekonomi. Sementara aktor lainnya hanya memiliki modal sosial. Teori kubus kekuasaan memandang bahwa pemerintah Desa Purba Dolok mengikutsertakan masyarakat (invited space) dalam musyawarah pembahasan anggaran dan perencanaan pembangunan desa. Keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah bertujuan untuk membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Akan tetapi, tidak semua kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan dana desa dapat dikontrol melalui mekanisme musyawarah. Terdapat kekuatan tersembunyi (hidden power) yang mempengaruhi berbagai keputusan dalam pengelolaan dana desa. Kekuatan tersembunyi tersebut berasal dari luar sistem dan diperankan oleh aktor yang memiliki akumulasi modal. Penguatan modal sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aktor sebagai penyelenggara pembangunan desa.