Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Medan Denai

Abstract

Pajak menurut Rochmat Sumitro adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus“- nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama dalam membiayai public investment.Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan Negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain – lain. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk natura,maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan – pekerjaan demi kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang – orang yang memiliki status social yang tinggi termasuk orang – orang yang kaya,dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi. Setelah terbentuknya negara – negara nasional dan tercapainya pemisah antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapatkan tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas – tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinyabersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang – undang dan dapat dipaksakan.