Pemetaan Konflik Nelayan Tradisional Dengan Nelayan Pukat Tarik Menggunakan Model Sipabio (Kajian Pada konflik masyarakat nelayan di Desa Bagan Asahan, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan Tahun 2011-2013)

Abstract

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena memiliki SDA Kelautan yang luas yakni 5,8 juta km2 atau 70% dari luas territorial Indonesia. Selain kaya akan berbagai jenis ikan, masih banyak lagi sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan seperti hutan mangrove, wilayah tambak udang, tambak garam, daerah wisata, dan lain-lain. Ketersediaan sumber daya laut yang tinggi seharusnya mampu mengimbangi kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Namun saat ini sumber daya kelautan tersebut dirasakan semakin menurun oleh nelayan tradisional sehingga menyebabkan timbulnya konflik terbuka diantara sesama nelayan. Keberadaan nelayan pukat trawl di perairan Asahan menuai kontra dari masyarakat pesisir, mengingat sebahagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan dan tidak banyak berada di sektor bukan nelayan sehingga mengakibatkan kondisi nelayan tradisional semakin terjepit. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian terletak di pesisir Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah nelayan tradisional dan pihak-pihak yang terkait dalam kejadian pembakaran kapal pukat trawl di laut Asahan dalam rentang tahun 2011-2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan termasuk dokumentasi. Interpretasi data dilakukan dengan menggunakan catatan dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab konflik di antara nelayan tradisional dengan nelayan pukat trawl dikarenakan 1)berkurangnya hasil tangkapan nelayan tradisional, 2)pengrusakan lingkungan oleh nelayan trawl sehingga menyebabkan semakin berkurangnya hasil tangkapan nelayan tradisional, 3)kesenjangan antar nelayan sehingga menimbulkan rasa iri, 4)adanya oknum yang memprovokasi nelayan tradisional, 5)kurangnya fungsi pengawasan dan tindakan dari lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam mengatasi penyebab konflik.