Sistem Penomoran Faktur Pajak Terbaru di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota

Abstract

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan, 2010:2). Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Sumarsan (2010:2), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (P.K.P) dan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (B.K.P) dan penyerahan Jasa Kena Pajak (J.K.P) seperti dalam Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Maka untuk setiap ketentuan ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan wajib diterbitkan Faktur Pajak ( Sumarsan, 2010:401).