Analisis Pemekaran Daerah Ditinjau dari Sudut Pengembangan Wilayah (Studi Kasus : Pemekaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara)

Abstract

Otonomi daerah telah dilaksanakan secara nasional mulai tahun 2001, dimana daerah propinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom diberikan kewenangan yang luas, nyala dan bertanggung jawab secara profesional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta_potensi keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah, asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah, asas desentralisasi secara utuh yang bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota, asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

Diberlakukannya UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai acuan regulasi pelaksanan otonomi daerah berimplikasi pada semakin besarnya kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.