Analisa Korelasi terhadap Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Beras di Kabupaten Asahan

Abstract

Seperti diketahui bersama, perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat, seperti tertuang di dalam Undang- Undang No: 7 tahun 1996 tentang pangan. Dalam hal ini pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sedangkan masyarakat, berperan dalam menyelangarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi. Dengan demikian sistem ketahanan pangan yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, distribusi dan kewaspadaan pangan yang akan mencakup seluruh komponen bangsa. Ketersediaan pangan merupakan salah satu sub sistem utama dalam system ketahanan pangan, yang menjelaskan tentang jumlah bahan pangan yang tersedia di suatu wilayah. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui produksi dalam negri atau daerah. Pemasukan dari luar negri atau luar daerah dan cadangan yang dimiliki daerah yang bersangkutan.