| dc.description.abstract | Seperti diketahui bersama, perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab
pemerintah bersama masyarakat, seperti tertuang di dalam Undang- Undang No: 7
tahun 1996 tentang pangan. Dalam hal ini pemerintah menyelenggarakan pengaturan,
pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup,
baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya
beli masyarakat. Sedangkan masyarakat, berperan dalam menyelangarakan produksi
dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen yang berhak
memperoleh pangan yang aman dan bergizi. Dengan demikian sistem ketahanan
pangan yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, distribusi dan kewaspadaan pangan
yang akan mencakup seluruh komponen bangsa.
Ketersediaan pangan merupakan salah satu sub sistem utama dalam system
ketahanan pangan, yang menjelaskan tentang jumlah bahan pangan yang tersedia di
suatu wilayah. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui produksi dalam negri
atau daerah. Pemasukan dari luar negri atau luar daerah dan cadangan yang dimiliki
daerah yang bersangkutan. | en_US |
