Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2452 K/PID.SUS/2011)

Abstract

Terorisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena telah menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana terorisme ini merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Aksi-aksi terorisme tersebut dapat dilatar belakangi oleh motif-motif tertentu seperti motif : perang suci, motif ekonomi, motif balas dendam dan motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu. Terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa ini membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penegakan hukum terhadap terorisme yang menyimpang dari KUHAP adalah dikenalnya proses pemeriksaan di persidangan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia) yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Persidangan secara in absentia adalah merupakan pengecualian terhadap kondisi-kondisi tertentu. Pengecualian tersebut adalah dalam hal terdakwa tidak hadir padahal sudah dipanggil menurut cara-cara yang sah dan patut, namun terdakwa sengaja untuk tidak menghadiri persidangan. Tentunya hal tersebut merupakan upaya terakhir dari para penegak hukum apabila mengalami kesulitan untuk menghadirkanm terdakwa ke dalam persidangan. Kemudian, hal berikutnya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penegakan hukum terhadap terorisme yang menyimpang dari KUHAP adalah dibebaskannya saksi untuk memberikan kesaksiannya melalui teleconference atau dengan kata lain tanpa harus hadir di dalam persidangan. Tujuan dari pemerintah, menyimpang dari ketentuan dalam KUHAP adalah tidak lain untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme serta menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia.