| dc.description.abstract | Seperti diketahui bersama, perwujudan ketahanan pangan merupakan
tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat, seperti tertuang dalam
Undang – Undang No 7 Tahun 1996 tentang pangan. Dalam hal ini
pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan
mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli
masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan dalam menyelenggarakan
produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi serta sebagai konsumen
yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi. Dengan demikian
sistem ketahanan pangan yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, distribusi
dan kewaspadaan pangan yang akan mencakup seluruh komponen bangsa.
Ketersediaan pangan merupakan salah satu sub sistem utama dalam
sistem ketahanan pangan, yang menjelaskan tentang jumlah bahan pangan
yang tersedia di suatu wilayah. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan
melalui produksi dalam negeri ataupun daerah. Pemasukan dari luar negeri
atau luar daerah dan cadangan yang dimiliki daerah yang bersangkutan.
Ketahanan pangan masyarakat bergantung pada ketersediaan pangan
yang cukup dan berkelanjutan sepanjang waktu, oleh sebab itu situasi | en_US |
