Studi Identifikasi dan Analisa Sistem Drainase untuk Penanggulangan Banjir Pada Kecamatan Medan Johor dan Kecamatan Medan Polonia (Studi Kasus : Jln. Brigjend Katamso dan Jln. Diponegoro)

Abstract

Kecamatan Medan Polonia dan Kecamatan Medan Johor merupakan bagian dari kecamatan di kota Medan. Kecamatan Medan Polonia mempunyai luas sekitar 9,01 km dan berbatasan langsung dengan kecamatan Medan Johor. Sedangkan kecamatan Medan Johor berbatasan langsung dengan kecamatan Medan Maimun dan kecamatan Medan Polonia. Data analisa debit banjir rencana periode ulang 10 tahunan dan 20 tahunan merupakan bagian dari Studi Identifikasi dalam penanggulangan banjir dan rencana desain drainase, dengan analisa frekuensi terhadap data curah hujan dari stasiun Klimatologi Sampali kecamatan Medan Polonia. Analisa frekuensi diperlukan data curah hujan yang didasarkan pada sifat statistik data kejadian yang telah lalu untuk memperoleh probabilitas besaran hujan yang akan datang masih sama dengan sifat statistik kejadian hujan masa lalu. Perhitungan data curah hujan yang diperoleh dari BMG menggunakan Metode Distribusi Normal, Distribusi Log Normal, Distribusi Log Person III, Distribusi Gumbel. Data curah hujan yang diperoleh dari BMG selama 20 tahun terakhir akan dilakukan uji kelayakan probabilitas hujan periode ulang sepuluh tahunan dengan metode Distribusi Normal = 541,25 mm, Distribusi Log Normal = 534,56 mm, Distribusi Log Person III = 540,754 mm, Distribusi Gumbel = 577,30 mm, dan probabilitas hujan periode ulang 20 tahunan untuk Distribusi Normal = 578,84 mm, Distribusi Log Normal = 580,76 mm, Distribusi Log Person III = 628,058 mm, dan Distribusi Gumbel = 648,02 mm. Permasalahan Drainase perkotaan bukanlah persoalan yang sederhana, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Biasanya pada daerah kumuh dan yang paling banyak mengalami kerugian akibat genangan air hujan. Faktor permasalahan drainase dalam perencanaan ini antara lain, pertambahan debit banjir akibat perubahan tata guna lahan, penyempitan dan pendangkalan saluran akibat desakan permukiman dan endapan sedimen, permasalahan sampah. Prioritas penanganan masalah drainase ditentukan juga berdasarkan perilaku tindakan cepat dan manfaat pembangunan. Hal ini merupakan prioritas utama dan diharapkan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah daerah.