Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi oleh Anak Akibat Hubungan Diluar Perkawinan (Studi Putusan Nomor 118/PID.SUS/2014/PN.KNG)

Abstract

Pengaruh lingkungan sangat mendorong proses pertumbuhan seseorang, terutama anak-anak (remaja). Namun, tidak semua pengaruh lingkungan berdampak positif bagi remaja, ada juga yang berdampak negatif.Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang di timbulkan perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi.Membahas permasalahan aborsi, sudah merupakan rahasia umum.Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual, dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, khususnya mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yuridis normatif dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Di Luar Perkawinan (Studi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah 1. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku aborsi di Indonesia 2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG 3.Apa upaya yang diberikan untuk mengatasi kasus aborsi dikalangan anak dibawah umur Penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative), yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research).penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, majalah, literatur, artikel, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini Hasil penelitian atau kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dan harus diberikan upaya-upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi kasus aborsi di kalangan anak dibawah umur.