Analisis Penghuni Perumahan di Sebelah Utara dan Selatan Kota Medan (Studi Kasus : Kec. Medan Marelan dan Kec. Medan Tuntungan)

Abstract

Medan sebagai kota yang perkembangan penduduknya cukup pesat mempunyai hubungan yang kuat dengan wilayah sekelilingnya. Kebijaksanaan pembangunan kawasan perumahan tertata di wilayah pinggiran adalah merupakan suatu usaha mengalihkan penduduk Kota Medan ke wilayah pinggiran. Sehubungan dengan lokasi perumahan tertata tersebut dilakukan penelitian tentang perkembangan perumahan di sebelah Utara dan Selatan Kota Medan yaitu Kecamatan Medan Marelan dan Medan Tuntungan yang juga merupakan wilayah pinggiran Kota Medan. Kecamatan Medan Marelan terdapat 5 kelurahan dengan total 11 perumahan tertata dengan jumlah rumah 1840 unit dan total penghuni perumahan 1243 KK, dari hasil penarikan Simple Random Sampling total sampel yang diambil 89 KK sedangkan untuk kecamatan Medan Tuntungan terdapat 9 kelurahan dengan total 8 perumahan tertata dengan jumlah rumah 1196 unit dan memiliki penghuni perumahan 807 KK sedangkan sampel yang diambil sebanyak 86 KK. Untuk memperoleh faktor – faktor yang mempengaruhi penduduk untuk memilih tinggal dan bermukim dilakukan penyebaran quisioner ke setiap rumah dengan wawancara. Dari hasil penelitian analisa deskriptif dan T test dengan SPSS dapat dilihat faktor yang mempengaruhi perkembangan perumahan yaitu perbedaan pandangan untuk memilih hunian yang dilihat dari kelengkapan fasilitas hunian tersebut, untuk kondisi lingkungan di kedua kecamatan yang berbeda juga menimbulkan perbedaan kenyamanan pada penghuni perumahan, dan untuk lokasi perumahan penduduk di kecamatan Medan Tuntungan lebih memilih bermukim jauh dari tempat bekerja. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya perbedaan pandangan penghuni perumahanyang dilihat dari pemilihan hunian, kenyamanan kondisi hunian, dan pemilihan lokasi hunian yang sesuai dengan pendapatan dan harga rumah yang sesuai dengan penghuni perumahantersebut. Untuk itu diharapkan kerjasama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan pemukiman dan perumahan yang disertai dengan fasilitas perkotaan yang memadai serta pertimbangan letaknya agar tidak mengubah tatanan kota yang telah direncanakan pemerintah