Studi Public Private Partnership dalam Proyek Infrastruktur: Kasus Jalan Tol Tg. Morawa - Tebing Tinggi

Abstract

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, dibutuhkan dana yang sangat besar. Bahkan negara tidak bisa menutupi besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga negara harus melakukan pinjaman-pinjaman yang menyebabkan hutang negara bertambah. Sejak awal tahun 1980-an telah ada realisasi yang makin bertumbuh dari batasan pendanaan publik untuk pembangunan infrastruktur, dalam negara industri dan negara yang sedang membangun. Disamping masalah keuangan dan efisiensi yang selalu mengarah pada tingginya kebutuhan konsumen, pendanaan publik yang berhubungan secara politik yang mengarah ke pelaksanaan pendanaan yang buruk dan harga yang tidak ekonomis, yang menyebabkan tekanan yang hebat pada anggaran pemerintah. Pembangunan jalan tol yang awalnya dibiayai oleh Pemerintah, kini sudah tidak memungkinkan lagi. Hal ini disebabkan oleh besarnya rencana pembangunan yang akan dilakukan. Sehingga Pemerintah tidak dapat membiayai seluruh biaya yang diperlukan untuk pembangunan jalan tol. Untuk proyek Jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi memerlukan biaya pembebasan lahan sebesar Rp.436 milyar sedangkan Pemerintah hanya mengalokasikan dana APBN TA. 2010 untuk pembebasan lahan sebesar Rp.20 milyar. Untuk menanggulangi masalah diatas, dilakukan metode pembiayaan yang disebut dengan Public Private Partnership (PPP) dimana PPP ini merupakan kemitraan Pemerintah - Swasta yang melibatkan investasi yang besar dimana sektor swasta membiayai, membangun, dan mengelola prasarana dan sarana, sedangkan Pemerintah sebagai mitra yang menangani pengaturan pelayanan, dalam hal ini tetap sebagai pemilik aset dan pengendali pelaksanaan kerjasama.