| dc.description.abstract | Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur,
dibutuhkan dana yang sangat besar. Bahkan negara tidak bisa menutupi
besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga negara harus melakukan
pinjaman-pinjaman yang menyebabkan hutang negara bertambah. Sejak
awal tahun 1980-an telah ada realisasi yang makin bertumbuh dari batasan
pendanaan publik untuk pembangunan infrastruktur, dalam negara industri
dan negara yang sedang membangun. Disamping masalah keuangan dan
efisiensi yang selalu mengarah pada tingginya kebutuhan konsumen,
pendanaan publik yang berhubungan secara politik yang mengarah ke
pelaksanaan pendanaan yang buruk dan harga yang tidak ekonomis, yang
menyebabkan tekanan yang hebat pada anggaran pemerintah.
Pembangunan jalan tol yang awalnya dibiayai oleh Pemerintah,
kini sudah tidak memungkinkan lagi. Hal ini disebabkan oleh besarnya
rencana pembangunan yang akan dilakukan. Sehingga Pemerintah tidak
dapat membiayai seluruh biaya yang diperlukan untuk pembangunan jalan
tol. Untuk proyek Jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi
memerlukan biaya pembebasan lahan sebesar Rp.436 milyar sedangkan
Pemerintah hanya mengalokasikan dana APBN TA. 2010 untuk
pembebasan lahan sebesar Rp.20 milyar.
Untuk menanggulangi masalah diatas, dilakukan metode
pembiayaan yang disebut dengan Public Private Partnership (PPP)
dimana PPP ini merupakan kemitraan Pemerintah - Swasta yang melibatkan investasi yang besar dimana sektor swasta membiayai,
membangun, dan mengelola prasarana dan sarana, sedangkan Pemerintah
sebagai mitra yang menangani pengaturan pelayanan, dalam hal ini tetap
sebagai pemilik aset dan pengendali pelaksanaan kerjasama. | en_US |
