Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana di Desa Limbong Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai

Abstract

Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak disalahgunakan oleh Pemerintahan Desa. Dana Desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Namun kenyataannya pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa BPD belum optimal dalam melaksanakan peran serta fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa dalam hal pengelolaan Dana Desa. Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsi pengawasan karena sudah ada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi payung hukum yang jelas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature dan dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi lapangan . Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan dapat menemukan pola yang dipelajari sehingga dapat memutuskan apa yang diceritakan atau dideskripsikan. Pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh BPD di Desa Limbong dilakukan dengan memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas Desa, untuk menunjang pemantauan tersebut, BPD Desa Limbong Kecamatan Dolok Merawan meminta Laporan Keuangan Desa, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Dalam memantau pengeluaran Dana Desa untuk pembangunan desa Limbong, BPD tidak melakukan pengawasan secara rutin, tetapi hanya pada saat – saat tertentu dan hampir ditempat pembangunan tidak ada catatan atau laporan monitoring dalam pengawasan. Kendala pengawasan BPD dalam penggunaan Dana Desa di Desa Limbong Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai adalah kualitas sumber daya manusia di BPD Desa Limbong yang masih tergolong rendah sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya kerja sama antar anggota BPD dan kurangnya kesadaran anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya sehingga hanya ada beberapa anggota BPD yang bekerja.

Village Assembly Council plays a strategic role in guarding village budget against being corrupted by the Village Administration. Its management is carried out in orderly manners, adhered to the legal provisions, efficient, economical, effective, transparent, and responsible by paying attention to justice and appropriateness and prioritizing the local people’s interest. In reality, however, in its management, BPD has not optimally done its function as the village administrator in managing Village Budget. They do not have to hesitate doing their function as the controller since there is the law And Government Regulation to back up them. The research used qualitative method. The data were gathered by conducting literature and documentary study, in-depth interview, and field observation and analyzed by processing, organizing, and sorting the data to be a unit which could be managed to find the pattern in determining what has to be told and described. In supervising village budget, BPD at Limbong Village monitors all revenues and expenditures of Village Budget by asking for Village Financial Statement. In monitoring the expenditures, BPD does not do supervision regularly but only in a certain time and almost in all places of construction development there is no record or report of monitoring. The obstacles faced by BPD in using Village Budget at Limbomg Village, Dolok merawan sub-district, Serdang Bedagai Regency, is that the human resources at the BPD is in the category of low due to their low level of education, lack of cooperation among its members, and lack of awareness of their task and function so that there are only some of them who do their job.