Analisis Kebijakan Pembayaran Pesangon dan Pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Pertamina Ep Field Rantau

Abstract

Dalam dua kali audit Pajak Penghasilan tahun 2007 dan 2008 PT Pertan,ina EP Field Rantau yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) KPP Lhoksem11,:\1,1,, dan KPP Pratama Langsa, PT Pertamina EP Field Rantau selalu diterbitkar1 Sur<1J. Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sehingga pada tahun 2007 dan 2008 tersebut PT Pertamina EP Field Rantau harus membayar kekurangan bayar pajak ditambah denda sebesar : Tahun No. SKPKB Nominal Pembayaran Seng!· Pajak Pertamina 2007 00005/201 /07 /105/09 2.194.376.160 2.194376.160 2008 0000l/201/08/105/10 759.700.202 318.356.938 441.:\.( Salah satu hal yang mendominasi temuan adalah perlakuaan PPh Pasal 2 bersifat final oleh PT Pertamina EP Field Rantau atas Pembayaran Pesangon tahap 1 (90 % dibayar paling cepat 3 bulan sebelum MPPK-usia 55 tahun) dan tahap 2 padc1 saat pekerja pensiun di usia 56 tahun. Bagi DJP uang pesangon tahap 1 tersebut bukan merupakan Pesangon tetapi penghasilan biasa untuk itu perlakuan PPh 21 adalah tidak final. Perbedaan penafsiran inilah yang menyebabkan PT .Pertamina EP Field Rantau harus mengkoreksi tarif dari final ke non final dan ditambah denda. Perbedaan penafsiran ini membuat salah satu pihak dirugikan untuk itulah Gladikarya ini dibuat untuk memberikan rekomendasi berupa langkah dan kebijakan apa yang harus dilakukan Manajemen Pertamina EP sehingga terbangun kesamaan persepsi antara Direktorat Jendral Pajak dan Pertamina EP khususnya Field Rantau dalam perlakuan PPh Pasal 21 Pesangon pekerja.